Kasus Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN) Jakarta Pusat menghukum Nadiem Makarim pada 30 Juni 2026 terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dipenuhi, asetnya akan disita lalu dilelang. Apabila uang pengganti tetap tidak terbayar, ia berpotensi menjalani tambahan 5 tahun penjara.

Putusan Kasus Nadiem Makarim mengikat aspek eksekusi yang langsung memengaruhi ruang gerak keluarga dan pihak terkait. Uang pengganti harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan aset dapat disita lalu dilelang jika tidak dipenuhi. Bila uang pengganti tetap tidak terbayar, Nadiem Makarim berpotensi menjalani tambahan lima tahun penjara.

Audit kerugian negara memperlihatkan dampak besar pada layanan pendidikan, dengan total kerugian mencapai Rp2,18 triliun. Jumlah itu berasal dari Rp1,56 triliun akibat program digitalisasi pendidikan yang tidak berjalan sesuai rencana, ditambah Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM senilai US$44,05 juta yang dinilai tidak mendesak. Proses hukum ini menekan ekosistem sekolah dan tenaga pendidik secara langsung.

Setelah penyidikan dimulai, kasus Nadiem Makarim memasuki fase tuntutan yang mencerminkan pola penegakan hukum korupsi berbasis dampak sistemik. Pada 13 Mei 2026, Kejaksaan membacakan tuntutan 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp5,68 triliun untuk periode 2019 sampai 2022.

Di ruang sidang Tipikor PN Jakarta Pusat, Nadiem Makarim mengajukan argumen tandingan pada 2 Juni 2026, menekankan bahwa digitalisasi pendidikan tidak otomatis merugikan keuangan negara. Pembelaan Nadiem Makarim menunjukkan tren sengketa korupsi yang bergeser dari sekadar administrasi proyek ke perdebatan substansi manfaat dan risiko kebijakan.

Tuntutan yang besar dibandingkan pembuktian yang dipersoalkan sering memicu perhatian publik tertuju pada standar audit, desain program, dan cara negara menilai kerugian. Kasus ini menjadi cermin bagaimana perkara korupsi teknologi kini diuji melalui logika tata kelola, bukan hanya angka.

Setelah putusan Kasus Nadiem Makarim, kuasa hukum Ari Yusuf Amir melaporkan empat hakim ke Komisi Yudisial pada Senin, 6 Juli 2026 karena menilai ada manipulasi fakta persidangan. Ia menyerahkan rekaman video dan bahan presentasi sebagai bukti.

Majelis itu terdiri dari ketua Eryusman, anggota Sunoto dan Mardiantos, serta hakim yang memimpin sidang. Jurist Tan masih berstatus buron saat perkembangan kasus terus berlanjut. Mulyatsyah divonis 4,5 tahun, Sri Wahyuningsih 4 tahun, dan Ibrahim Arief 4 tahun plus denda Rp500 juta.

Memasuki fase pasca vonis, Kasus Nadiem Makarim kini menunggu pemenuhan kewajiban uang pengganti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kuasa hukum Ari Yusuf Amir mengajukan aduan ke Komisi Yudisial sebagai tindak lanjut terbaru yang terverifikasi.

Sources

1. Pihak Nadiem Sorot Hakim Purwanto, Pengadil Kasus Tom Lembong yang Diusulkan Nonpalu
2. Pembelaan Nadiem Makarim: ‘Kasus ini murni kesalahan investigasi’ – BBC News Indonesia
3. Kasus Chromebook Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun …
4. Sidang Vonis Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Digelar 30 Juni 2026
5. 12 Kasus Megakorupsi yang Ditangani Jampidsus Febrie: MBG, Jiwasraya, hingga Nadiem